TUPOKSI

BIDANG KEWENANGAN
    Administrasi Umum dan Pemerintahan

VISI
    Menjadi katalisator pembaharuan managemen pemerintahan melalui pengawasan Fungsional

MISI
    Meningkatkan Pengawasan fungsional untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas

TUJUAN
    Terciptanya Pemerintahan yang lebih bersih, lebih berwibawa, lebih efektif dan lebih transparan

SASARAN
    1. Berkurangnya secara nyata praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di birokrasi dan meningkatkan efektivitas penerapan gerakan disiplin nasional dan budaya         kerja oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali
    2. Tersusunnya hasil evaluasi dan atau audit kinerja seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
    3. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawasan Fungsional

TUGAS POKOK
    Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan fungsional dalam lingkup pemerintah daerah

FUNGSI
    1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional
    2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah daerah

PROGRAM
    1. Pelayanan Administrasi Perkantoran (kgt 1 s/d 12 )
    2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur(kgt 13 s/d 15)
    3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (kgt 16 s/d 17)
    4. Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (kgt 18)
    5. Peningkatan sistem pengawsan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (kgt 19 s/d 23)
    6. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (kgt 23 s/d 25)

KEGIATAN
    1. Penyediaan jasa surat menyurat
    2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
    4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
    5. Perbaikan alat tulis kantor
    6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    8. Penyediaan peralatan rumah tangga
    9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   
    10. Penyediaan makanan dan minuman
    11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
    12. Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran
    13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan kantor
    14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
    15. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
    16. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
    17. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
    18. Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
    19. Pelaksanaan pengawasan internal secara terbuka
    20. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
    21. Inventarisasi temuan pengawasan
    22. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
    23. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
    24. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
    25. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas